Pemerintah Kabupaten Banyumas

Andalalin

SOP

SOP DPMPTSP Awal: 2 Hari

SOP Dinas Teknis: 7 Hari

SOP DPMPTSP Akhir: 3 Hari

Aturan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Persyaratan

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN RENDAH)

1.	Nomor Induk Berusaha (NIB);
2.	Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah);
3.	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli);
4.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
5.	Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/Desain Engineering Detail (DED) Bangunan yang diusulkan;
6.	Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situaasi lalu lintas persil);
7.	KTP/KITAS;
8.	Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha atau Surat Pengangangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi);
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN

REKOMENDASI TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN SEDANG)

1.	Nomor Induk Berusaha (NIB);
2.	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang);
3.	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli);
4.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
5.	Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/Desain Engineering Detail (DED) Bangunan yang diusulkan;
6.	Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situaasi lalu lintas persil);
7.	Sertifikat Penyusun ANDALALIN yang diterbitkan Kemenhub RI yang masih berlaku;
8.	KTP/KITAS;
9.	Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha atau Surat Pengangangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi);
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN.

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN TINGGI)

1.	Nomor Induk Berusaha (NIB);
2.	Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi);
3.	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli);
4.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
5.	Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/Desain Engineering Detail (DED) Bangunan yang diusulkan;
6.	Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situaasi lalu lintas persil);
7.	Sertifikat Penyusun ANDALALIN yang diterbitkan Kemenhub RI yang masih berlaku;
8.	KTP/KITAS;
9.	Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha atau Surat Pengangangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi);
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN.

Silahkan menghubungi kami melalui website berikut

Silahkan menghubungi kami melalui info berikut

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto

dpmpptsp@banyumaskab.go.id

(0281)627965,624521